POSO – Tak kalah dengan daerah lain, demo mahasiswa Poso bahkan lebih seru. Karena aksi yang diikuti ratusan massa ini selain membakar ban juga menyegel gedung DPRD.
Penyegelan terjadi saat massa kesal, sebab pihak DPRD tidak mau merekomendasikan tiga tuntutan mereka.
Adapun tuntutan mahasiswa dari berbagai universitas di Poso yang tergabung dalam ‘Aliansi Solidaritas Mahasiswa Poso Peduli Negeri’. Menolak kebijakan Presiden Joko Widodo terkait persetujuan Perpu Revisi UU KPK dan Rancangan KUHP, serta kenaikan BPJS.
Dalam aksi itu, mereka mengatakan revisi UU KPK melindungi para koruptor dari hukuman dan dianggap tidak adil.”Negara ini dibentuk oleh semua elemen termasuk pemuda dan mahasiswa.
Ketiga tuntutan kami mengebiri tuntutan aspirasi melalui reformasi dua puluh tahun lalu itu. Tuntutan kami adalah tolak revisi undang-undang KPK, RKUHP dan kenaikan BPJS,” teriak sejumlah orator dalam aksi tersebut.
Karena tuntutannya tak digubris, para pendemo naik ke ruangan sidang utama sambil memasak spanduk bahwa gedung milik rakyat itu disegel.
Selanjutnya dalam orasinya, beberapa mahasiswa mendesak agar pimpinan DPRD Poso segera turun dan melakukan konsultasi serta menandatangani rekomendasi tuntutan para mahasiswa.
Namun akhirnya beberapa perwakilan mahasiswa diterima oleh beberapa anggota DPRD Poso, di antaranya Iskandar Lamuka, Moh. Yusuf, Makmur Lapido.
Mahasiswa pada kesempatan tersebut mendesak agar DPRD Poso menerima tuntutan mereka dengan mengeluarkan rekomendasi.
Kapolres Poso AKBP Darno yang berada di lokasi aksi mengatakan bahwa untuk mengamankan jalannya aksi damai mahasiswa Poso ini, pihaknya menerjunkan sekitar 60 personil gabungan. “Pada kenyataannya aksi kali ini berjalan lancar dan aman,” kata Darno seperti dilansir kumparan. (Kump/BC-Ram)
