Terobosan Menteri Nadiem Alokasikan Separuh Dana BOS untuk Gaji Guru Honorer

Azis
Mendikbud Nadiem Makarim.(dok)
Bagikan:

JAKARTA – Kabar gembira bagi guru honorer di tanah air. Terobosan baru dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Salah satunya merombak sejumlah kebijakan yang terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai tahun ini. Dengan lebih menyesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah.

Kebijakan Menteri Nadiem dimaksud, yakni dana BOS tahun ini dapat dialokasikan maksimal 50 persen untuk pembayaran guru honorer.  Yang sebelumnya, alokasi pembayaran guru honorer dari dana BOS dibatasi hanya paling banyak 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta.

BACA  Masa Studi SMK akan Diubah Jadi 4 Tahun

“Kalau guru-guru stres dan kesulitan bahkan untuk memenuhi kebutuhannya, transportasi, dan makan, maka tidak akan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Apalagi di daerah tertinggal dan miskin di mana mayoritas gurunya adalah honorer,” tutur Nadiem, dilansir contan.id Senin (10/02/2020).

Nadiem menjelaskan, pemerintah ingin memberikan fleksibilitas kepada para kepala sekolah untuk dapat mengalokasikan dana BOS sesuai dengan kebutuhan utama masing-masing sekolah tersebut.

Sebab menurutnya, kepala sekolah lah yang paling memahami apa saja kebutuhan terpenting di setiap sekolah sehingga wajar diberi kewenangan untuk membuat keputusan penggunaan dana BOS.

“50 persen itu kan maksimal dan itu menjadi hak kepala sekolah untuk mengalokasikan kepada tenaga honorer. Keputusan itu kita berikan ke kepala sekolah karena mereka yang benar-benar mengerti situasi sekolah,” sambungnya.

BACA  Menteri Nadiem Bantah Jadwal Masuk Sekolah 15 Juni

Membiayai Honorer Lama

Meski begitu, Kemendikbud memberi catatan terkait alokasi dana BOS untuk guru honorer tersebut yaitu tidak untuk membiaya guru honerer yang statusnya baru.

Guru honorer yang diperbolehkan mendapat alokasi dari dana BOS harus telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Belum memiliki sertifikat pendidik, serta telah tercatat di Dana Pokok Pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2019.

BACA  Mendikbud Makarim Harus Tahu Penderitaan Guru Honorer

Selain melonggarkan batas alokasi untuk guru honorer, Nadiem juga menghapus batasan alokasi dana BOS untuk buku teks dan alat multimedia.

Sebelumnya, penggunaan BOS untuk pembelian buku teks dan non-teks maksimal 20% dari total dana. Sementara, pembelian alat multimedia ditentukan kuantitas dan kualitasnya.

“Sekarang, tidak ada pembatasan alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia,” tutur Nadiem.

Perubahan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana BOS guna menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, terutama untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer. (BC-AM).

Tag: , , ,
Next Post

Tudingan Pungli Puluhan Juta di SMPN 2 Bomba Dinilai Tendensius Karena Tanpa Bukti dan Fakta

POSO – Pemberitaaan di salah satu media yang terbit di Palu, soal Kejaksaan dan Tipikor di desak usut pungli puluhan juta di SMP N 2 Bomba Kabupaten Poso. Dinilai pihak sekolah dan komite orang tua siswa terlalu berlebihan dan tendesius. Karena tidak melakukan cros chek lapangan tentang sejauh mana keberadan […]