Pemprov Gorontalo Tak Liburkan ASN dan Sekolah

Azis
Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, bersama unsur Forkompimda Provinsi Gorontalo, serta bupati-Wali kota se-Gorontalo berpose bersama usai pertemuan membahas perkembangan corona.(humas Pemprov)
Bagikan:

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo memutuskan belum akan meliburkan aktivitas persekolahan. Demikian pula bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap beraktivitas di kantor sebagaimana sedia kala.

Keputusan Pemprov Gorontalo itu diputuskan dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo. Yang berlangsung  di aula rumah dinas Gubernur Gorontalo, Selasa (17/3/2020).

Rapat yang dipimpin Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, itu dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim, Kapolda Gorontalo, Brigjen Pol. Adnas. Dan Kepala Kejati Gorontalo, Jaja Subagya, Ketua Deprov Gorontalo, Paris Jusuf, Kepala BIN Gorontalo, serta Komandan Korem 133/Nani Wartabone, Kolonel Czi Arnold Ritiauw.

BACA  Gubernur Gorontalo Pastikan Nasib PTT Berlanjut Hingga 2023

Turut hadir pula Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, Bupati Bone Bolango, Hamim Pou. Serta Bupati Gorontalo Utara, Ridwan Yasin, Wakil Bupati Boalemo, Anas Jusuf, serta Wakil Bupati Pohuwato, Amin Haras.

BACA  Deprov-Pemprov Gorontalo Sepakat Batalkan PEN Empat Proyek Rp 185 Milyar

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, mengemukakan untuk sementara Pemprov Gorontalo. Belum mengambil kebijakan memindahkan aktivitas pembelajaran di sekolah menjadi di rumah masing-masing. Dalam artian liburkan aktivitas sekolah.

“Dari hasil kajian kita belum akan memberlakukan itu (liburkan sekolah),” ujar Darda Daraba. Yang didampingi Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Misranda Nalole, serta Kepala Pelaksana BPBD, Sumarwoto.

BACA  Tegur Untuk Sholat, Honorer Pemda Boalemo Diganjar Hadiah Umrah Dari Gubernur

Demikian pula, kebijakan yang membolehkan ASN untuk bekerja dari rumah. Menurut Darda Daraba, keputusan untuk meliburkan ASN. Ataupun persekolahan mengacu pada ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga.

“Sesuai keputusan rapat Forkompimda yang diperluas, terkait persekolahan. Serta kantor pemerintah mempedomani ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian terkait,” ujar Darda Daraba menekankan.(BC-AM)..

Tag: , ,
Next Post

“NASIB” CORONA DI GORONTALO

Oleh : Dr. Alaludin Lapananda, SpPD Saat ini upaya penanganan pandemi virus corona di seluruh belahan dunia semakin gencar dilakukan, baik dengan pencegahan maupun pengendalian yang masif oleh otoritas wilayah masing-masing demi menjamin kondisi kesehatan serta keselamatan warganya. Sebagai contoh, negara Korea Selatan dengan tiga kunci kebijakan telah berhasil menangani […]
Dr. Alaludin Lapananda, SpPD 1