Dampak Corona, Tahapan Pilkada 2020 Ditunda

Azis
Ketua KPu Arief Budiman
Bagikan:

JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan pemilihan kepala daerah provinsi. Dan kabupaten dan wali kota (pilkada) serentak sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Langkah itu tertuang dalam Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020. Dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU tersebut.

Dalam Surat Edaran yang ditandatangani Ketua KPU RI Arief Budiman pada 21 Maret 2020 tersebut. Penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

BACA  Viral Group Bimbo Bikin Lagu 30 Tahun Lalu Tentang Virus Corona

Didasarkan pada pernyataan resmi Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organisation (WHO). Terkait Covid-19 sebagai pandemi global.

Kemudian pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam.  Serta keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia.

“Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020.

BACA  Meriahnya Konser Perdana di Gorontalo Usai Covid-19

Maka perlu ditetapkan Surat Edaran KPU tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2020. Dalam rangka pencegahan COVID-19 di lingkungan KPU,” demikian tertulis dalam Surat Edaran yang diterima di Jakarta, Minggu (22/3/2020).

Ruang lingkup penundaan tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Meliputi pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara (PPS). Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan.

Pembentukan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

BACA  Ternyata Eks Koruptor Tak Dilarang Maju di Pilkada 2020

Bagi KPU kabupaten-kota yang telah siap melantik PPS dan daerah tersebut dinyatakan belum terdampak Covid-19. Maka pelantikan PPS dapat terus dilanjutkan dengan ketentuan masa kerja yang akan diatur kemudian hari.

Sementara terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur, KPU di tingkat provinsi. Diminta melaporkan perkembangan tahapan dan pelaksanaan penundaan tersebut kepada KPU RI. (BC-AM).

Tag: , , ,
Next Post

Pemprov DKI Nyatakan 42 Tenaga Medis Positif Covid-19

JAKARTA – Jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Sesuai laporan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data dari peta sebaran virus corona (Covid-19) sampai Senin (23/03/2020). Kasus positif Covid-19 mencapai 356 orang. Sebanyak 221 orang dirawat, 22 orang sembuh, 31 meninggal, dan isolasi mandiri sebanyak 82 orang. “Satu […]