Penutupan PT IMIP Kewenangan Pusat, Pemprov Tegaskan PSBB Usulan Kabupaten Kota

Azis
Kepala Biro (Karo) Humas Sekretariat Daerah Sulteng, Haris Kariming.(humasprov)
Bagikan:

PALU – Menanggapi usulan Ketua DPRD Sulteng Hj Nilam Sari Lawira terkait penutupan sementara PT. Indonesia Morowali Industri Part (PT IMIP) untuk mencegah penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19).

Gubernur Sulawesi Tengah Drs Longki Djanggola menegaskan penutupan PT PT IMIP merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Pernyataan Gubernur ini dipertegas Kepala Biro (Karo) Humas Sekretariat Daerah Sulteng, Haris Kariming.

“Untuk penutupan kawasan IMIP sebagai kawasan strategis Nasional adalah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini kementrian perindustrian,” ujar Haris Kariming, kemarin.

BACA  Pemprov Sulteng Perpanjang Masa Tanggab Darurat Covid-19

Sehingga itu Karo Humas mempersilahkan Ketua DPRD Sulteng mengusulkan secara resmi dan tertulis ke Kementrian Teknis. Yang memberikan izin beroperasinya kepada PT. IMIP. “Dan jangan hanya melalui Rilis di media,” tandas Karo Humas.

Selanjutnya terkait persoalan masalah pengusulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang berada di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Untuk usulan PSBB kewenangan Kabupaten Kota, asalkan memenuhi syarat sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.

BACA  Gubernur Sulteng Tetapkan Kondisi Darurat Covid-19

Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19),”tandasnya, Pemprov hanya memberikan rekomendasi ke Menteri Kesehatan.

“Jadi Pemprov Sulteng tidak punya wewenang menetapkan PSBB yang punya kewenangan adalah Pemerintah Pusat. Berbeda dengan Pemprov DKI dimana wilayah DKI adalah otonomi khusus.

Karena di Provinsi DKI Pemkotnya tidak punya wilayah otonomi, Walikota di DKI itu tidak di pilih oleh Rakyat. Akan tapi di tunjuk langsung oleh Gubernur DKI dan Lembaga Kepemerintahannya pun dalam hal ini DPRD Kota itu tidak ada,”ungkapnya.

BACA  Sekprov: Hut Poso Momen Evaluasi dan Intropeksi

Berbicara soal data masyarakat yang terpapar virus Corona di Morowali. Menurut Haris Kariming yang juga Juru Bicara Pusdatina Pemprov Sulteng. Menambahkan sejauh ini untuk jumlah PDP kabupaten Morowali berjumlah tujuh orang.

“Ini sesuai rilis data yang ada di Pusdatina Covid-19 Sulteng per tanggal 25 April 2020 pukul 16.00 WITA. Dimana jumlah PDP Morowali 7 orang, Jadi kita bicara sesuai dengan data yang ada,” ujarnya.(BC-AM).

Tag: , , , ,
Next Post

Satu Anggota Kelompok Sipil Bersenjata Tewas

POSO – Kembali Pasukan keamanan Satgas Tinombala Tim Bravo 8. Terlibat baku tembak degan kelompok Sipil Bersenjata di pegunungan Biru Kabupaten Poso. Tepatnya dalam baku tembak yang terjadi Sabtu 25 April 2020, pukul 15.50 WITA.  Terjadi di Pergunungan Padopi, Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulteng. Dalam baku […]