Satuan Khusus Diterjunkan Atasi Persoalan Poso

Azis
Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar bersama Bupati Poso Darm,in Sigilipu.(IST)
Bagikan:

POSO- Satuan khusus akan diterjunkan untuk mengatasi persoalan yang terjadi Poso. Informasi ini disampaikan Bupati Darmin Sigilipu ketika menerima aksi ratusan warga Poso yang menggelar demo di Kantor Bupati, Rabu (12/08/2020).

Dihadapan perwakilan pengunjuk rasa, Bupati Darmin mengatakan, apa yang menjadi keinginan masyarakat telah diakomodasi pihak pemerintah daerah dengan mengirim surat ke Presiden RI agar masalah di Kabupaten Poso dapat diselesaikan secara tuntas.

Dimana dalam suratnya tersebut bupati Darmin menegaskan agar pihak TNI benar-benar dilibatkan dalam penanganan operasi keamanan di Poso.

Dari surat tersebut ternyata mendapat respon positif oleh pihak pemerintah pusat.

Terbukti adanya pembentukan satuan tugas khusus yang nantinya bertugas di Poso.

“Satuan khusus ini sementara belum diterjunkan di Poso karena sedang dalam kegiatan yang namanya pra tugas,” ujarnya.

Advertisement

Menurutnya, jika tidak ada kendala satuan tugas khusus ini akan tiba di Poso pada 15 Agustus 2020 dan paling lambat akhir bulan ini.

Bupati Darmin juga mengatakan, pihaknya bersama-sama elemen masyarakatnya dalam pertemuannya dengan pihak BNPT. Memberikan waktu hingga tahun ini permasalahan keamanan di Poso harus sudah dapat dituntaskan.

“Kalau tidak biarlah kami bersama masyarakat untuk bergerak, jika negara tidak bisa hadir dalam masalah ini,” katanya.

Usai melakukan pertemuan bersama Bupati Poso, akhirnya massa bersama pengurus FPMCD membubarkan diri dengan tertib. (ST-FA/BC-AM).

Advertisement
Tag: , ,
Berita Berikut

Bupati Banggai dan Morut Direkomendasi Tak Memenuhi Syarat Ikut Pilkada 2020

PALU– Bupati Banggai dan Morut direkomendasikan Bawaslu tak memenuhi syarat ikut Pilkada 2020. “Kedua kepala daerah tersebut yakni Bupati Banggai Herwin Yatim. Dan Bupati Morut, Moh Asrar Abd Samad,”ungkap ketua Bawaslu Provinsi Sulteng Ruslan Husen kemarin. Menurutnya keduanya direkomendasikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas pelanggaran administrasi pemilu. Saat melakukan penggantian […]