Tahapan Pilkada Berikut, Tak Boleh Lagi Kumpul-kumpul Massa

Azis
Mendagri Tito Karnavian
Bagikan:

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan tak boleh lagi ada pengumpulan massa pada tahapan Pilkada selanjutnya,

Seperti saat tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, beberapa waktu lalu.

“Kita melihat, tanggal 4 sampai 6 September lalu, terjadi kerumunan massa. Di kantor KPUD-nya aman, tapi di luar kantor terjadi deklarasi.

Bahkan ada yang menggunakan musik, kemudian arak-arakan, ada juga yang konvoi dan lain-lain,” kata Mendagri. Tito Karnavian saat Rakorsus Penegakan Hukum dalam Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19 via video conference, Jumat (18/9/2020).

“Jadi, jangan ada lagi pengumpulan massa di tahapan selanjutnya. Apalagi sebentar lagi akan masuk tahapan penetapan pasangan calon yang disusul dengan kampanye.

Harus dipastikan, tak ada lagi pengumpulan massa, seperti yang terjadi saat tahapan pendaftaran bakal pasangan calon,” tegas dia.

Senada juga diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD.

Advertisement

Dia mengingatkan langkah antisipatif saat masuk tanggal 23 dan 24 September 2020 saat penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut, hingga saat 9 Desember mendatang.

Mahmud meminta, agar daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak untuk segera membuat rapat koordinasi serupa.

Dengan mengundang pimpinan partai politik hingga tim sukses. Hasil pelaksanaan rapat koordinasi di daerah itu wajib dilaporkan ke pusat, baik KPU maupun ke Mendagri.

“Saya harap buat 3 model pendekatan. Pertama, sinergi antar aparat baik aparat penegak hukum. Maupun aparat institusi-institusi administratif birokrasi.

Agar sinergi di dalam melaksanakan itu. Kedua, supaya ada ketegasan dan konsistensi di dalam penegakan hukum bagi pelanggar.

Kemudian ketiga, agar pesan dari penindakan itu bisa diketahui dengan baik,” tandas Mahfud.(BC-AM).

Advertisement
Berita Berikut

38 Alat Berat Beroperasi, di Tambang Ilegal Gorontalo

GORONTALO – Ketidak tegasan pemerintah dalam menegakkan aturan pertambangan, membuat pertambangan liar sulit dihentikan. Hal itu disampaikan Aleg Komisi II Deprov Gorontalo, Mohamad Nasir Majid, menanggapi informasi tambang ilegal di Gunung Pani, Kabupaten Pohuwato. Informasi yang diperoleh, tambang liar di Gunung Pani, Pohuwato, bukan lagi dilakukan secara tradisional, tapi sudah […]